Pembentukan Kabinet Republik Indonesia dan Pembagian Wilayah Indonesia

s3sederajat.comPada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI dalam sidangnya memutuskan pembentukan kabinet yang tersusun atas 12 kementrian dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. Keputusan ini baru dilaksanakan pada tanggal 2 sepetember 1945

Kabinet Indonesia yang pertama sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang_undang Dasar 1945. Kabinet yang di anut adalah sistem kabinet presidensil dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Pembentukan Kabinet Republik Indonesia dan Pembagian Wilayah Indonesia

Adapapun susunan anggota Kabinet Republik Indonesia yang pertama sebagai berikut :
a. Menteri Dalam Negeri : R.A.A Wiranata Kusumah
b. Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Soebardjo
c. Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
d. Mentri kehakiman : Prof. Dr. Mr. Soepomo
e. Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokroadisuryo
f. Mentri Kemanan Rakyat : Soepriyadi
g. Menteri Kesehatan : Dr. Boentaran Martoatmojo
h. Menteri Pengajaran : Ki hajar Dewantara
i. Menteri Penerangan : Mr. Amir Sjarifuddin
j. Menteri Sosial : Mr. Iwa Koesoema Soemantri
k. Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosoeyoso
l. Menteri Perhubungan a.i : Abikusno Tjokrosoeyoso
m. Menteri Negara : Dr. M. Amir
n. Menteri Negara : Wahid Hasyim
o. Menteri Negara : Mr. R. M. Sartono
p. Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata

Disamping itu di angkat pula :
a. Ketua Mahkamah Agung : Mr. Dr. Kusumah Atmaja
b. Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamiharja
c. Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo
d. Juru Bicara Negara : Soekarjo Wiryopranoto

Anggota kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden, Tugas Kabinet adalah memebantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pemerintahan dengan sistem kabinet presidensial mendapat kritikan tajam dari para pendukung sistem demokrasi parlementer. Mereka melihat bahwa sistem tersebut memungkinkan munculnya sentralisme kekuasaan di tangan seorang presiden. Sehingga pelaksanaan prinsip demokrasi atau kedaulatan di tangan rakyat dalam sistem pemerintahan tidak terwujud.

Golongan sosialis yang mendukung KNIP (Komite Nasioanl Indonesia Pusat) terus melakukan tekanan-tekanan kepada pemerintah agar sistem kabinet presidensial diganti dengan sistem kabinet parlemeter.

Atas desakan-desakan tersebut, pemerintahan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi tentang perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer.

Dengan demikian, sistem kabinet presidensial diganti dengan sistem kabinet parlementer. Dalam sistem kabinet parlemeter pimpinan kabinet dibawah seorang perdana menteri dan para anggota kabinet dippilih dan bertanggungjawab kepada parlemeter/DPR yang pada waktu itu adalah KNIP (Komite Nasioanl Indonesia Pusat) sedangkan presiden bertindak sebagai Kepala Negara.

Ini merupakan suatu bentuk penyimpangan yang pertama kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan sistem kabinet tersebut di lakukan pada tanggal 14 November 1945.

Kebijakn Wakil Presiden Moch. Hatta dengan mengeuarkan maklumat tersebut dianggap sebagai tindakan inkonstitusional dan penyelewangan revolusi.

Namun, Langkah-langkah itu tetap dapat dipertimbangkan atas dasar konvensi ketatanegaraan sebagai upaya melengkapi kesepakatan konstistusional yang sudah ada dan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

Bahkan langkah-langkah tersebut, kemudian menjadi acuan normatif sekaligus opersional pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia.

Untu menindaklanjuti keputusan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan Provinsi.

Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Soebarjo, Soetardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodemedjo untuk membentuk sebuah panitia kecil. Tugas panitia tersebut adalah membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas delapan provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Kedelapan Provinsi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sumatra : Gubernur Mr. Teuku Muhammada Hassan
2. Jawa Barat : Gubernur Soetardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : Gubernur R. Panji Soeroso
4. Jawa Timur : Gubernur R.A. Suryo
5. Nusa Tenggara : Mr. I Gusti Ketut Puja
6. Maluku : Mr. Latuharhary
7. Sulawesi : Dr. G.S.S.J Ratulangje
8. Kalimantan : Ir. Pangeran Muhammad Noor

Adapun susunan departemen yang berhasil diputuskan dalam rapat PPKI adalah 11 Departemen dan satu menteri negara. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perubahan.

Depatemen yang di putuskan dalam hasil rapat meliputi:
a. Departemen Dalam Negeri
b. Departemen Luar Negeri
c. Departemen Kehakiman
d. Departemen Keuangan
e. Departemen Kemakmuran
f. Departemen Kesehatan
g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
h. Departemen Sosial
i. Departemen Perhubungan
j. Departemen Pertahanan
k. Departemen Pekerjaan Umum.

0 Response to "Pembentukan Kabinet Republik Indonesia dan Pembagian Wilayah Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel